Swasembada Pangan

Swasembada pangan menjadi poros utama kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah prasyarat kemerdekaan sejati sebuah bangsa.

“Tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus, saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan,” tegas Presiden Prabowo Subianto, 5 Juni 2025 pada saat Kunker di Bengkayang lalu.

Komitmen tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan arah kebijakan strategis negara.Dorongan politik yang kuat dari Presiden diterjemahkan secara progresif ke dalam target dan langkah konkret. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bahkan terus mempercepat target swasembada.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan swasembada dalam empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, setelah itu dua tahun, dan terakhir target (swasembada) dalam satu tahun,” kata Mentan Amran pada 17 Agustus 2025.

Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum BULOG, melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram. Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,24 juta ton, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga. Capaian ini mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh BULOG.

Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Pertanian kembali menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh peningkatan produksi, efisiensi usaha tani, dan kebijakan yang pro-petani.

Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Angka ini mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga. Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

Dengan kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, serta kerja bersama seluruh elemen bangsa, swasembada pangan hari ini bukan sekadar capaian statistik. Ia adalah penanda Era Kebangkitan Pertanian Indonesia-era yang ditandai dengan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan kekuatan ekonomi nasional bertemu dalam satu arah perjuangan. (*)